oleh

Fokus Skala Prioritas di Tengah Penurunan Dana Desa

-Uncategorized-454 Dilihat

Way Kanan – Pemerintah Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kampung tahun anggaran 2027. Kegiatan yang membahas alokasi APBD Tahap I, II, serta APBN ini berlangsung di Balai Kampung setempat pada Kamis (16/01/2026).

Kepala Kampung Bumi Ratu, Taufik Hidayat, menjelaskan bahwa agenda tahunan ini merupakan wadah krusial untuk menyerap aspirasi masyarakat. Ia menekankan bahwa tujuan utama Musrenbang kali ini adalah untuk menyaring dan menetapkan usulan-usulan yang akan menjadi skala prioritas pembangunan di wilayahnya.

“Melalui Musrenbang ini, kita ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan, baik dari APBD maupun APBN, benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Kita tampung semua usulan, lalu kita seleksi mana yang paling prioritas untuk tahun 2027 nanti,” ujar Taufik Hidayat di hadapan para peserta rapat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Umpu Semenguk, Barusman, yang memberikan arahan strategis terkait kebijakan anggaran. Barusman mengingatkan bahwa Musrenbang bukan sekadar rutinitas, melainkan amanah undang-undang yang wajib dilaksanakan untuk menjamin transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun, Barusman juga memberikan catatan penting bagi pemerintah kampung. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2027, diprediksi akan terjadi penurunan alokasi Dana Desa (DD) yang cukup drastis secara nasional maupun daerah.

“Tahun 2027 tantangannya cukup berat karena ada penurunan Dana Desa yang sangat drastis. Oleh karena itu, pemerintah kampung harus jeli. Ada 8 prioritas utama yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan dan tidak boleh dikesampingkan dalam penyusunan anggaran nanti,” tegas Barusman.

Selain unsur pimpinan kecamatan dan kampung, acara ini juga dihadiri oleh Bhabinkamtibmas, Ketua Kopdes Merah Putih, Demsy Presanov, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), serta seluruh aparatur Kampung Bumi Ratu.

Musyawarah berlangsung interaktif dengan adanya dialog antara aparatur dan tokoh masyarakat guna menentukan langkah pembangunan Bumi Ratu ke depan agar tetap efektif meski di tengah keterbatasan anggaran. Sangun, -Efendi.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *