WAY KANAN Lampung – Metro Indonesia News, Tangisnya tertahan. Perut anak harus diisi, obat ibu harus dibeli. Tapi tiga kali berturut-turut saat gesek Kartu KKS, saldonya kosong.Itulah yang dialami *Sriani, 40 tahun*, warga RK 07 RT 08, Kampung Sukabumi SP 2 C, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan. Penerima *PKH dan BPNT* yang kini mendadak “hilang” dari daftar.“Udah 3 kali gesek kosong terus pak. Anak saya kelas 4 SD, adiknya masih 4 tahun. Beras di dapur udah mau habis,” ujar Sriani lirih di warung kecilnya Senin 28 April 2026.Berjuang di Dapur 3×4 MeterBerbeda dengan pedagang lain, Sriani tidak punya modal buat jualan keliling.
Ia hanya bisa _berjualan soto dan pecel_ dari rumah.Di foto yang kami terima terlihat jelas: dinding papan lapuk, atap seng, lantai semen. Meja kayu dengan sayur dan kerupuk digantung. Itu semua: dapur, warung, sekaligus tempat ia menopang hidup.Suaminya buruh serabutan. Tak ada kebun, tak ada gaji bulanan. Beban makin berat karena Sriani juga merawat ibunya, *Sutarti 65 tahun*, penderita diabetes yang kini tidak bisa berjalan.*Punya 2 Komponen, Tapi Tercoret dari DTSEN*Ironisnya, menurut aturan Kemensos, keluarga dengan anak sekolah + anak usia dini adalah prioritas PKH.
Keluarga Sriani punya keduanya.Ditambah kondisi rumah tidak layak huni dan ada lansia sakit, seharusnya namanya masih ada di *DTSEN* sebagai Keluarga Penerima Manfaat.“Warga sini semua tahu. Beliau ini orang susah. Masak iya dicoret,” kata salah satu tetangga.Tuntut Verifikasi Ulang SegeraKini Sriani hanya bisa berharap. Ia memohon kepada *Pemerintah Kampung Sukabumi, Pendamping PKH Kecamatan Pakuan Ratu, dan Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan* untuk segera melakukan verifikasi dan mengusulkan ulang datanya.
“Bantuan itu buat beli beras, buat jajan anak sekolah. Tolong dicek lagi data saya pak. Saya nggak minta banyak,” pintanya.Hingga berita ini diturunkan, Dinas Sosial Way Kanan belum memberikan keterangan resmi terkait penghentian bantuan tersebut.*Redaksi _Lampung Metro Indonesia News_ menyerukan:* Mari kita kawal bersama. Jangan sampai warga miskin yang paling membutuhkan justru terlewat dari perlindungan negara._Jurnalis: S. Ependi & Mulyadi_
Komentar