oleh

Sekda Way Kanan Buka-bukaan Soal Anggaran Makan-Minum : Sebut Bukan untuk Konsumsi Pribadi.

-Uncategorized-102 Dilihat

WAY KANAN —Metro Indonesia News Pemerintah Kabupaten Way Kanan melalui Sekretariat Daerah (Setdakab) akhirnya memberikan penjelasan terkait alokasi anggaran belanja makan dan minum tahun anggaran 2025–2026 yang menjadi sorotan publik Senin(16/11).

Sekretaris Daerah (Sekda) Way Kanan, Machiavelli Herman Tarmizi, S.STP., M.Si., menegaskan bahwa anggaran tersebut merupakan kebutuhan operasional kedinasan untuk menunjang berbagai kegiatan resmi pemerintahan, bukan untuk kepentingan konsumsi pribadi pimpinan daerah maupun Sekda.Penjelasan tersebut disampaikan pada Minggu (15/11/2026),

Sebagai bentuk klarifikasi atas berbagai pertanyaan masyarakat mengenai besarnya anggaran makan dan minum di lingkungan Setdakab Way Kanan.Anggaran untuk Puluhan Kegiatan KedinasanMachiavelli menjelaskan, belanja makan dan minum merupakan bagian dari kebutuhan operasional kelembagaan yang digunakan untuk mendukung berbagai agenda pemerintahan.

Di antaranya rapat koordinasi lintas sektor bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD, instansi vertikal, serta tokoh masyarakat.Selain itu, anggaran tersebut juga digunakan untuk menjamu tamu resmi, kunjungan kerja kementerian dan lembaga pemerintah pusat, studi tiru daerah lain, hingga kegiatan pemantauan pembangunan.

Termasuk pula kegiatan sosialisasi kebijakan daerah, penyuluhan hukum, serta penanganan dan penanggulangan bencana yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.”Perlu kami luruskan agar publik mendapatkan informasi yang utuh dan objektif.

Anggaran makan dan minum di Sekretariat Daerah bukanlah konsumsi pribadi Sekda, melainkan pos belanja operasional lembaga yang mencakup kebutuhan puluhan kegiatan kedinasan resmi,” ujar Machiavelli.Kenaikan Anggaran Jamuan Tamu, Ini Penjelasan SekdaSalah satu hal yang menjadi perhatian adalah perubahan anggaran makan dan minum jamuan tamu dari Rp550 juta pada tahun 2025 menjadi Rp2,04 miliar pada tahun 2026.

Menanggapi hal tersebut, Machiavelli menyebut perubahan angka tersebut berkaitan dengan restrukturisasi nomenklatur atau penataan kode rekening belanja daerah.Menurutnya, pada tahun 2025 sejumlah komponen belanja jamuan rapat internal dan kegiatan rutin masih tersebar dalam beberapa subkegiatan pendukung.

Sementara pada tahun 2026, mengikuti standarisasi klasifikasi akun belanja melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI), sejumlah pos belanja tersebut dikonsolidasikan ke dalam satu kode rekening.”Pada tahun 2025, komponen jamuan rapat internal dan kegiatan rutin masih tersebar di beberapa subkegiatan pendukung.

Memasuki tahun 2026, sesuai standarisasi klasifikasi akun belanja daerah agar lebih transparan, pos-pos tersebut dikonsolidasikan ke dalam satu kode rekening yang terpusat,” jelasnya.Ia juga mengatakan bahwa kebutuhan konsumsi tidak dapat dihitung hanya berdasarkan rata-rata jumlah tamu setiap hari. Sebab, terdapat agenda pemerintahan tertentu yang menghadirkan ratusan peserta dari berbagai instansi dan kecamatan secara bersamaan.

Machiavelli memastikan pencairan anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan kegiatan dan daftar kehadiran riil, serta melalui verifikasi administrasi.Pengadaan Katering Libatkan UMKM LokalDalam hal pengadaan barang dan jasa, Pemkab Way Kanan menyatakan bahwa belanja katering dilakukan melalui mekanisme pengadaan elektronik atau e-purchasing menggunakan e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Menurut Machiavelli, mekanisme tersebut sekaligus membuka peluang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal yang telah terdaftar dalam e-Katalog untuk terlibat dalam pengadaan pemerintah.”Kebijakan belanja makan-minum ini sepenuhnya melibatkan pelaku UMKM lokal yang terdaftar resmi di e-Katalog.

Langkah ini adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah daerah untuk menggerakkan roda ekonomi kerakyatan sekaligus memberdayakan pengusaha kuliner di Way Kanan,” tegasnya.Infrastruktur Tetap Menjadi PrioritasTerkait kondisi fiskal daerah dan kebutuhan pembangunan infrastruktur, Machiavelli menyatakan Pemkab Way Kanan tetap menempatkan pembangunan jalan dan infrastruktur dasar sebagai salah satu prioritas utama.

Ia mengakui pemerintah daerah memahami aspirasi masyarakat yang menginginkan perbaikan infrastruktur, terutama kondisi jalan di sejumlah wilayah.Namun, menurutnya, keterbatasan kapasitas fiskal APBD mengharuskan pemerintah menerapkan skala prioritas dalam menentukan program pembangunan.”Kami sangat memahami aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur.

Justru karena keterbatasan fiskal itulah pemerintah daerah menerapkan skala prioritas yang ketat. Namun, roda birokrasi dan pelayanan publik harus tetap berjalan untuk melayani masyarakat serta menjemput program anggaran dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Di akhir keterangannya, Pemkab Way Kanan mengajak masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta insan pers untuk tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif dengan mengedepankan data dan informasi yang valid.Penjelasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perencanaan dan penggunaan anggaran makan dan minum di lingkungan Setdakab Way Kanan, sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.( Sangun Ependi Kabiro Lampung.)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *