KABUPATEN BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Bandung memperkuat upaya membangun ekosistem pekerja migran yang aman, inklusif, dan berkelanjutan melalui kolaborasi dengan Japan Platform for Migrant Workers towards Responsible and Inclusive Society (JP-MIRAI). Kerja sama tersebut diarahkan tidak hanya untuk membuka peluang kerja di Jepang, tetapi juga memastikan calon pekerja migran memperoleh pelatihan, perlindungan, hingga pendampingan setelah kembali ke daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara Pemerintah Kabupaten Bandung dan delegasi JP-MIRAI yang diterima Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Selasa (28/7/2026).Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb menegaskan, peningkatan kualitas pekerja migran tidak cukup hanya melalui penempatan kerja, tetapi harus dibangun melalui kolaborasi yang mampu menjamin peningkatan kompetensi, perlindungan hak pekerja, serta kesejahteraan mereka.
“Kami berharap kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam menghadirkan pekerja migran Indonesia yang profesional, berdaya saing global, terlindungi hak-haknya, sekaligus mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan keluarga dan pembangunan daerah,” ujarnya.Ali mengatakan, Kabupaten Bandung yang memiliki hampir 3,9 juta penduduk menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat pelatihan, penyediaan informasi, serta pendampingan agar masyarakat yang bekerja ke luar negeri berangkat melalui prosedur resmi, aman, dan bermartabat.Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, Dadang Komara memaparkan bahwa sejak 2021 Pemkab Bandung telah menjalankan pelatihan bahasa dan budaya Jepang secara gratis. Hingga kini sekitar 600–700 peserta telah mengikuti program tersebut dan sekitar 80 persen berhasil bekerja di Jepang.Dadang menjelaskan, kolaborasi dengan JP-MIRAI akan memperkuat program tersebut melalui skema Pelatihan dan Penempatan Kerja Luar Negeri Bebas dari Segala Sumbangan (PPKM Bebas) sehingga peserta dapat mengikuti proses pelatihan hingga penempatan tanpa dipungut biaya.
“Fokus kami adalah masyarakat kurang mampu, khususnya kelompok desil satu sampai empat, sehingga mereka memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak di luar negeri tanpa terkendala biaya,” katanya.Dalam dialog, kedua pihak juga membahas keberlanjutan program bagi pekerja migran setelah menyelesaikan kontrak kerja di Jepang. Pemerintah Kabupaten Bandung menyiapkan pelatihan bagi pekerja migran purna agar pengalaman dan modal yang diperoleh selama bekerja dapat dikembangkan menjadi usaha produktif maupun menciptakan lapangan kerja baru di daerah.
Melalui sinergi tersebut, Pemkab Bandung berharap tercipta sistem pembinaan pekerja migran yang utuh, mulai dari peningkatan kompetensi sebelum keberangkatan, perlindungan selama bekerja, hingga pemberdayaan setelah kembali ke tanah air.(Humas Pemkab Bandung – Redaksi.
Komentar